BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Penuhi janji, Dino Patti Djalal sumbang 4 becak di Surabaya

 

 

Merdeka.com - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Dino Patti Djalal memberikan bantuan becak kepada 4 orang tukang becak yang biasa mangkal di depan gerbang makam Sunan Ampel di Surabaya

Empat orang tukang becak tersebut selama ini menyewa becak dengan setoran Rp 5.000 per hari. Antok, Mardi, Tarip, dan Muklis, keempat tukang becak tersebut mengaku mendapatkan penghasilan 30.000 rupiah dari mengayuh becak. Penghasilan tersebut belum dipotong Rp 5.000 untuk setoran kepada pemilik becak.

Mardi mengaku senang atas pemberian becak dari Dino Patti sehingga ia tidak lagi menyewa becak seperti yang selama ini dia lakukan.

Dino bercerita sumbangan becak tersebut merupakan janjinya kepada tukang becak sebulan yang lalu ketika ia berkunjung ke Surabaya.

Saat mengobrol, tukang becak memberitahu kalau selama 15 tahun mereka menyewa becak dengan biaya Rp 5.000 per hari.

"Mereka menyewa becak Rp 5.000 per hari. Selama 15 tahun tidak mampu menabung untuk membeli becak. Padahal harga becak Rp 500 ribu. Makanya saya belikan becak dengan harapan mereka bisa menabung dan kesejahteraan mereka bisa meningkat," tuturnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com.

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Dino: Capres yang ingin terpilih harus menang di Jatim

 

 

Merdeka.com - Memasuki masa kampanye Pemilu Legislatif, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat , Dino Patti Djalal tebar pesona di taman terbaik se-Asia Tenggara, Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur, Minggu petang (16/3).

Selain bagi-bagi buku, mantan Dubes Indonesia di Amerika Serikat itu, bersama istrinya Tosa Pati Djalal serta anak-anaknya menikmati menu makan khas Jawa Timuran di area sentra PKL Taman Bungkul.

Taman Bungkul yang diresmikan semasa kepemimpinan Bambang Dwi Hartono dengan Kepala Dinas Pertamanannya, Tri Rismaharini yang saat ini menjadi wali kota Surabaya itu, memang kerap disambangi tokoh politik.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan capresnya, Joko Widodo (Jokowi) juga menyempatkan diri menikmati makanan di Taman Bungkul bersama Tri Rismaharini .

Sebelum menikmati menu makanan, Dino menyapa anak-anak muda Surabaya yang tengah kongkow di area taman. Dino juga membagikan buku berjudul 'Nasionalisme Unggul Bukan Hanya Slogan.'

"Ayo salam mata," ujar Dino usai menandatangani buku yang diberikan kepada pengunjung Taman Bungkul.

Dia mengaku sengaja mampir ke Taman Bungkul karena ingin melihat langsung taman yang terkenal hingga mancanegara tersebut.

"Kebetulan besok saya diundang menjadi pembicara di Universitas Ciputra dan tiga Universitas di Malang, jadi saya ingin menyempatkan diri mampir ke sini (Taman Bungkul)," katanya.

Dino juga menjelaskan, konsep penataan kota yang mengedepankan sistem pertamanan adalah menjadi penting. Menurutnya, persoalan Indonesia ke depan, khususnya kota-kota besar, adalah penataan kota sebagai dampak dari urbanisasi.

"Kota Surabaya yang penataan kotanya bagus, layak jadi percontohan. Fungsi taman juga bukan hanya untuk hutan kota, tapi juga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat," ucap Dino.

Pertimbangan lain kedatangannya kembali ke Jawa Timur, karena di provinsi paling timur Pulau Jawa ini, merupakan barometer politik nasional, dengan jumlah pemilih nomor dua di Indonesia.

"Siapapun calon presiden yang ingin menang di Pilpres, tentu harus memenangkan di Jatim," paparnya.

Selanjutnya, usai tebar pesona dengan membagi-bagi buku miliknya ke sejumlah pengunjung Taman Bungkul, Dino dan keluarga menikmati menu makanan khas Jawa Timur, seperti tempe penyet dan pecel lele, serta dihibur oleh pengamen jalanan yang biasa mangkal di taman tersebut.

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

"Banyak Orang Bicara Anti-kolonialisme, tapi Berpikir seperti Kolonialis"

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu kandidat dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengkritisi kebijakan ekonomi Indonesia. Menurut dia, banyak orang meneriakkan slogan anti-kolonialisme, tetapi tak sesuai dengan laku hariannya.

"Banyak di antara kita yang retorikanya anti-kolonialisme, tapi berpikirnya bak kolonialis," kata Anies dalam siaran pers yang dikutip, Sabtu (15/3/2014). Di depan para mahasiswa IAIN Imam Rizali, Ambon, pertengahan pekan ini, Anies memberikan bukti tudingannya itu.

Buktinya, sebut Anies, adalah kebijakan ekonomi yang masih bicara soal sumber daya alam. "Cara berpikir kolonial bicaranya selalu sumber daya alam, tak pernah bicara soal kualitas manusia," kecam Anies. Dia mengatakan, bila Indonesia ingin jaya maka pola pikir semacam itu harus diubah.

Penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini berpesan kepada ratusan mahasiswa yang mengikuti bincang-bincang "Sejam Bersama Anies Baswedan" untuk tak pernah melupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia walaupun ada sumber daya alam melimpah. "Manusianya harus menjadi fokus," tegas dia.

Nasib guru

Terpisah, di depan peserta kegiatan Dies Natalis Universitas Pattimura, Anies mendorong pengistimewaan guru. Menurut dia, dalam lagu para guru kerap mendapat puja-puji, tetapi dalam kenyataannya nasib pahlawan tanpa tanda jasa itu tak benar-benar dipikirkan.

"Mari kita istimewakan guru-guru kita, istilahnya kita VIP-kan guru kita," ujar Anies. Dia meminta upaya itu dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, sebut dia, memberi kesempatan guru untuk lewat lebih dulu ketika bersamaan memasuki suatu tempat atau kendaraan.

Bila perlu, imbuh Anies, ada potongan harga khusus setiap kali para guru berbelanja. Menurut Anies, pengistimewaan semacam itu diharapkan akan membuat semangat mengajar para guru tersebut meningkat. "Tak hanya meningkatkan kesejahteraan para guru, tetapi juga memangkas pengeluarannya."

Menantang mahasiswa...

Di depan para mahasiswa, Anies pun menitipkan pesan khusus. Dia berharap, para mahasiswa hari ini tetap menempa diri dengan menjadi aktivis. "(Tapi) aktivis mahasiswa yang aktif di organisasi harus melatih diri berintegritas. Integritas harus dibangun sejak (masih menjadi) mahasiswa," tegas dia.

Anies mengatakan, indikator integritas sangat jelas, yakni akuntabilitas dan transparansi. Karenanya, dia pun berharap organisasi mahasiswa bisa akuntabel dan transparan. "(Karena), kalau sejak mahasiswa sudah terbiasa dengan selisih anggaran kegiatan, maka kelak setelah jadi pejabat pun (terbiasa) dengan selisih APBN atau APBD," tegas dia.

Selain itu, Anies juga menyerukan para mahasiswa untuk mulai berwirausaha. "Banyak aktivis yang lulus lalu aktif di LSM atau mengemban jabatan publik. Namun, masih sedikit yang menekuni kewirausahaan," kata dia. Kewirausahaan, ujar Anies, sangat penting untuk pengembangan diri sekaligus membuka lapangan kerja bagi orang lain.

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Ini Alasan Demokrat Pilih Peserta Konvensi Jadi Jurkam

 

 

SURABAYA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya membutuhkan para peserta konvensi dalam kampanye terbuka yang mulai dilakukan pekan depan. Menurut Max, hal itu membuktikan bahwa pihaknya tak membedakan kader atau non-kader dalam menentukan juru kampanye nasional (jurkamnas).

"Terlepas dari seberapa kuat mereka, mereka adalah figur. Mereka bicara sebagai capres, dan orang-orang mengetahui bahwa mereka adalah capres Demokrat. Benefit-nya di situ," ujar Max.

Partai Demokrat menetapkan beberapa peserta konvensi capres Partai Demokrat sebagai juru kampanyenya seperti Pramono Edhie Wibowo, Dahlan Iskan, dan Endriartono Sutarto.

Max mengetahui banyak pro dan kontra terkait pemilihan nama peserta konvensi yang dijadikan jurkamnas Partai Demokrat itu, terutama Dahlan dan Endriartono yang bukan merupakan kader Demokrat.

"Jurkam kan tidak terbatas pada orang dalam saja. Orang luar juga welcome. Dahlan itu punya elektabilitas yang bagus, jadi diikutsertakan," ujarnya.

Selain itu, Max menjelaskan bahwa visi dan misi para peserta konvensi ini juga serupa dengan yang dimiliki Partai Demokrat. Sehingga, Max berkeyakinan tak akan ada masalah jika peserta konvensi menjadi jurkam Demokrat.

"Acuan mereka juga sama dengan acuan pak SBY," imbuh anggota Komisi I DPR itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal 16 Maret-5 April adalah masa kampanye terbuka. Demokrat juga mulai mempersiapkan juru kampanyenya. Selain peserta konvensi capres Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga akan turun mengisi acara-acara kampanye akbar Demokrat.

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Pramono: Kami Tetap Katakan Tidak pada Korupsi

 

 

AMBON, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo membantah semua tudingan yang menilai partainya sebagai partai terkorup. Menurutnya, masih ada partai lain yang lebih korup dibandingkan dengan Demokrat.

Pramono tak menampik ada beberapa kader Demokrat yang terjerat dan menjadi terpidana kasus korupsi. Namun, kata dia, jumlahnya hanya sedikit dan Demokrat telah memberi sanksi tegas pada semua kader yang berulah itu.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kader kami terjerat kasus korupsi. Mereka yang terjerat kasus sudah ditangani oleh KPK," kata Pramon.

Saat ini, kata Pramono, partainya terus berbenah diri dan berusaha lepas dari kesan partai yang dekat dengan korupsi. Semua kader yang terlibat dalam kejahatan luar biasa itu tak akan diberikan pembelaan oleh internal Demokrat.

"Baju yang tadinya bersih sekarang kotor ternodai, kami tetap katakan tidak pada korupsi, dan lanjut membersihkan baju kami tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa partainya bukan yang terkorup. Penegasan itu disampaikan merujuk pada data kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, penegasan itu disampaikan SBY dalam acara temu kader Partai Demokrat di JI Expo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, SBY menunjukkan 45 persen kasus korupsi dilakukan oleh partai lain dan Demokrat hanya sembilan persen.

SBY, kata Marzuki, juga menyebutkan data lain yang bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK menempatkan Partai Demokrat di peringkat ketiga paling korup, dengan prosentase korupsi 15 persen. Sedangkan partai lain yang menduduki peringkat pertama terkorup disebut memiliki prosentase 25 persen kasus korupsi.

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Capres Konvensi Demokrat Wajib Jadi Jurkam

 

 

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mewajibkan 11 peserta Konvensi Capres menjadi juru kampanye alias jurkam. Alasannya, konvensi merupakan bagian sistem mekanisme partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Jadi para peserta bukan disuruh mengkampanyekan Partai Demokrat. Memang kewajiban dia untuk mengkampanyekan Partai Demokrat," kata anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Vera Febyanthy, saat dihubungi Selasa (11/3/2014).

Menurut Vera, peserta konvensi otomatis melekat dengan Partai Demokrat dan sebaliknya. Lagipula, bila partai tak mendulang suara banyak, yang merugi justru peserta konvensi.

"Kalau hitung-hitungan begini, bagaimana mungkin dia mengkampanyekan dirinya sendiri kalau Partai Demokrat itu tidak bisa naik. Atau tidak bisa menjadi peserta Pemilu."

"Karena kendaraan yang akan dipakai adalah kendaraan Partai Demokrat. Perhitungannya adalah, partai ini bisa mengusulkan calon presiden minimal 21% kan? Atau berkoalisi. Kalau dia (peserta konvensi) tidak mengkampanyekan Partai Demokrat, yang 11 peserta ini belum tentu bisa menjadi calon presiden," papar Vera.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Fraksi Demorkat Ferari Romawi mendukung, bila SBY menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) bagi partainya. Mereka menyakini, SBY tak akan mengambil cuti dari jabatannya sebagai presiden.

"Pak SBY nggaklah (melalaikan tugas presiden). 2009 Pun dia tidak cuti. Mungkin dia ambil Sabtu-Minggu," pungkas Nurhayati. (Ismoko Widjaya)

 

BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Demokrat: Dosa kalau Peserta Konvensi Dijadikan Cawapres

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Demokrat bukan satu-satunya partai yang memiliki suara tak dominan menjelang pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Ia menyebut, PDI Perjuangan dan Golkar juga mengalami hal yang sama. Hal ini terkait adanya keraguan bisa mengusung calon presiden sendiri yang dihasilkan dari mekanisme konvensi calon presiden yang tengah berjalan. "Jadi siapa pun, pemenang pileg nanti, sudah pasti akan koalisi," kata Max saat dihubungi Senin (10/3/2014).

Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 10 partai politik dengan tingkat elektabilitas teratas yakni PDI-P dengan 16,4 persen, Golkar (15 persen), Partai Demokrat (10,4 persen), Gerindra (8,6 persen), PKB (7,7 persen), PPP (5,5 persen), PAN (4,8 persen), PKS (4,5 persen), Hanura (4,1 persen), dan Nasdem (3,8 persen).

SMRC juga memprediksi nantinya Partai Golkar dan PDI-P yang akan memengaruhi peta koalisi Pemilu 2014. Sementara itu, Partai Demokrat berada di lapis kedua sebagai partai menengah bersama Gerindra dan PKB.

Menurut Max, Partai Demokrat bisa membuat koalisi sendiri tanpa harus bergabung ke PDI-P atau Golkar. Kedua partai ini diyakini akan mengajukan calon presiden masing-masing.

"Yang pasti kami akan koalisi, dan konvensi Partai Demokrat untuk memilih capres, bukan cawapres. Dosa kalau kami jadikan peserta konvensi sebagai cawapres," katanya.

Lagi pula, lanjut Max, 11 peserta konvensi dinilainya mampu bersaing dengan capres-capres yang sudah terlebih dulu mendeklarasikan diri.

Seperti diketahui, Demokrat kini tengah menjalankan proses konvensi capres Partai Demokrat. Sebanyak 11 peserta konvensi melakukan kampanye di daerah dan mengikuti debat kandidat sebelum dipilih untuk menjadi capres Partai Demokrat.

Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menetapkan capres berdasarkan survei. Akan tetapi, kepastian mengusung capres sendiri tergantung hasil pileg. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, syarat mengusung capres-cawapres yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.