ENDRIARTONO SUTARTO # KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Endriartono Sutarto

Lahir
29 April 1947
Purworejo, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Pendidikan Akabri Darat 1971
Tempat kerja Jenderal (Purn) TNI-AD (1971 – 2006)
Dikenal karena Militer
Partai politik Partai Demokrat
Agama Islam
Orang tua Drs. Sutarto  

Karier militer

Karier Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 9 Oktober 2000, Gus Dur melantik Endriartono sebagai KASAD menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto.
Selain kemampuan dalam bidang militer, Endriartono juga mampu aktif berbahasa Inggris dan telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan strata I dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.
Endriartono mengikuti berbagai macam pendidikan militer untuk pencapaian jenjang kariernya, antara lain Sussarcab Inf, Suslapa Inf, Seskoad, Sesko ABRI dan Lemhanas. Pendidikan pengembangan spesialisasi pun ditempuhnya, seperti Susjurpa Jasmil, Sus Bahasa Inggris, Air Borne, Ranger, Path Finder, Combat Instructor Course dan Sus Danyonif.
Puncak karier militer Endriartono adalah ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya, sebagai Panglima TNI, pada 7 Juni 2002. Sejarah kemudian mencatatkan namanya sebagai Panglima TNI yang ke-12.
Tumbangnya tatanan politik Orde Baru dan munculnya gaung reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. TNI pun gencar melakukan reformasi tugas, fungsi serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Perlahan-lahan reformasi tersebut memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Netralitas politik TNI diuji ketika bangsa Indonesia melakukan Pemilu 2004. Kala itu banyak politisi dan parpol yang mencoba menarik TNI ke gelanggang politik. TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Endriartono Sutarto menentang keras tindakan tersebut. Endriartono secara tegas dan konsisten mencegah tangan-tangan politik untuk kembali merambah tubuh TNI. Pemilu 2004 berlangsung aman dan tertib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden RI pertama yang langsung dipilih rakyat. Jenderal Endriartono berperan penting menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2004.
Selama masa jabatannya, banyak beberapa kasus besar yang menonjol yang melibatkan TNI dan kebijakan pertahanan keamanan di Indonesia. Termasuk diantaranya tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh setelah proses panjang diplomasi di Helsinki. Endriartono, sebagai Panglima TNI kala itu, menjadi faktor penting dalam keberhasilan perdamaian Aceh di lapangan.
Bahkan atas peran penting dan integritasnya menjaga netralitas TNI, mensukseskan operasi tsunami, menjaga perdamaian Aceh dalam masa kritis, dan pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air tercinta, maka pada tanggal 10 November 2008 bertepatan dengan hari Pahlawan, Modernisator menganugerahinya penghargaan “Mengenang Pahlawan Masa Kini” kepadanya.[1]
Prestasi lain Endriartono selama menjabat sebagai Panglima TNI adalah ketika melakukan reformasi struktur dan jabatan di TNI. Endriartono mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk berada di dalam garis kesetaraan yang murni. Angkatan Darat, Laut dan Udara adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis, jelas dan tegas. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada era kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada Angkatan Udara. Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja, direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari Angkatan Udara.
  
Jabatan
Daftar jabatan militer Endriartono Sutarto adalah sebagai berikut[2]:
Paska tugasnya sebagai Panglima TNI, Endriartono Sutarto terus aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Kecintaan pada kegiatan sosial dan organisasi sudah terpupuk sejak Endriartono masih sangat muda. Endriartono menjadi Ketua Murid Umum SMAN 2 Bandung pada tahun 1966-1967.September tahun 2010, Endriartono bergabung sebagai penasihat tim pembela KPK. Bergabungnya Endriartono ke tim pembela KPK memunculkan spekulasi bahwa ada orang kuat di balik upaya kriminalisasi unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit-Chandra. "Saya tidak mau berandai-andai. Tetapi, kalau itu terjadi, semoga dengan saya masuk di dalamnya (Tim Pembela Bibit- Chandra/TPBC), kalau ada orang besar di belakangnya (upaya kriminalisasi Bibit-Chandra), akan berpikir 2-3 kali untuk melanjutkannya," kata Endriartono, Senin (27/9).[3]
Sejak tahun 2010 hingga sekarang, Endriartono aktif sebagai Ketua Umum 7 Summits Expedition[4] Wanadri sekaligus Pembina Gerakan Indonesia Mengajar. Tidak lelah sampai di situ, sejak tahun 2011 Endriartono juga aktif sebagai Pembina Yayasan Indonesia Setara hingga sekarang. Pengalaman memimpin angkatan bersenjata di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan dengan puluhan ribu suku bangsa, kecakapan Endriartono dalam penanganan konflik mendapat pengakuan komunitas internasional. Military Dialog Center, salah satunya secara khusus mengundang Endriartono untuk membantu Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik bersenjata di negara tersebut

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)