BERITA #KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Marzuki Alie: Mahasiswa Harus Bertanggungjawab

 

Ketua DPR Marzuki Alie hadir dalam acara Seminar Nasional dari rangkaian acara Indonesia FISIP Summit 2013 dengan tema “Reaktualisasi dan Kontribusi Mahasiswa dalam Merespon Tahun Politik 2014”, selasa 26 November 2013.

"Dari tema ini, sesungguhnya pertanyaan besarnya adalah: sejatinya politik itu apa, dan apa yang dapat diperbuat oleh politik untuk memperbaiki taraf hidup bangsa kita?  Apa yang dapat dilakukan mahasiswa disitu?" kata ketua DPR. Ia melanjutkan , Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), tentu memiliki cara pandang yang berbeda dibanding dengan pandangan masyarakat yang cenderung tidak menyukai politik, akibat “salah faham” dengan “tabiat politik” yang cenderung “korup”.

Politik memang memiliki definisi yang amat beragam. Namun, Politik pada kesimpulannya adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan didalam sebuah komunitas masyarakat dalam sebuah negara. Karena politik adalah proses, maka proses ini pun memiliki beragam pilihan, apakah dengan demokrasi atau tanpa demokrasi. Indonesia telah memilih menjadi negara demokrasi, paling tidak sejak era reformasi yang diinisiasi oleh para mahasiswa pada tahun 1998. Dengan demikian, dengan segala potensi dan resikonya, demokrasi seharusnya mampu mengantarkan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. Jika sampai saat ini negara ini belum baik, mahasiswa harus ikut bertanggungjawab terhadap pilihannya itu.

Demokrasi memang bukan yang terbaik, namun sampai saat ini belum ada yang lebih baik dari demokrasi.  Dalam teori politik, sistem demokrasi sebenarnya adalah sistem politik yang cukup beresiko. Sederhananya, jika politik monarkhi adalah satu orang saja yang (ingin) berkuasa dan yang lain mau dikuasai, politik olygarkhi adalah sekelompok orang berkuasa dan kelompok yang lain masih mau dikuasai, tapi politik demokrasi adalah semua orang berkuasa tanpa ada yang mau dikuasai.
 

Sehingga dengan demikian, ketika demokrasi menghendaki semua orang (semua rakyat) berkuasa, maka demokrasi harus dijalankan dengan mekanisme dan tahapan yang urut tanpa saling melompati. Pertama, masyarakat harus benar-benar paham terhadap substansi demokrasi. Pemahaman ini hanya didapatkan melalui pendidikan politik yang benar. Pendidikan politik ini harus dioptimalkan oleh semua pihak, dan terutama yang bekewajiban adalah Partai Politik. Kedua, kesepakatan terhadap prosedur demokrasi. Prosedur demokrasi harus dilalui dengan transparan dan akuntabel, sebab legitimasi politik sangat-sangat ditentukan oleh pelaksanaannya yang fair, jujur dan disepakati oleh semua pihak. Ketiga, pengakuan dan  kepatuhan terhadap produk demokrasi yang telah dilalui bersama, sehingga belangsung penghormatan terhadap kebebasan untuk menentukan pilihan politik, sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tiga tahap inilah yang minimal harus dilalui oleh bangsa yang telah memilih demokrasi sebagai sistem politik di negaranya. Demokrasi adalah pilihan politik yang tidak sederhana, sehingga harus dikawal dan benar-benar diterjemahkan kepada hasilnya, yaitu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengejawantahan dari tanggungjawab terhadap kondisi politik dan demkrasi di negara kita, harus diawali dari gerakan keteladanan kaum muda dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Efektivitas gerakan keteladanan pemuda pun lebih jauh dapat dilakukan dengan turut serta membangun dan mengembangkan hak-hak politiknya termasuk bergabung dalam organisasi sosial maupun politik yang menjadi pilar utama demokrasi. Melalui organisasi sosial dan politik, pemuda dapat mewujudkan harapan perbaikan bangsa dengan memberikan solusi secara langsung serta bergerak terjun ke masyarakat menjadi aktor perubahan.

Gerakan keteladanan lainnya dapat dilakukan dengan berbagai hal yang bermuara pada kepastian bahwa proses politik di negeri ini berjalan dengan baik dalam nuansa negara yang demokratis. Hal tersebut antara lain: Pertama, mengawal transisi kepemimpinan baik daerah maupun nasional ke arah yang substantif, yaitu terwujudnya pemilu maupun pemilukada yang bersih dan terhindar dari berbagai kecurangan-kecurangan seperti black campaign, money politic, dsb. Untuk mengawal proses tersebut, pemuda dapat berkontribusi sebagai penyelenggara, peserta atau pengawas keberlangsungan pemilu dan pemilukada.

Kedua, menjadi garda terdepan dalam gerakan politik santun, penjaga moral dan etika politik dalam setiap proses demokrasi sehingga terhindar dari praktik politik kotor, menghalalkan segala cara dan menggunakan kekerasan atau premanisme politik. Ketiga, Tidak terjebak dalam pragmatisme politik, menghormati hak dan kewajiban orang lain serta menghargai perbedaan di masyarakat.

Keempat, melakukan pendekatan persuasif dengan tidak mengekslusifkan diri serta bergabung dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, sehingga timbul kedekatan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut tentunya akan menjadi modal awal dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat, sehingga gerakan keteladanan berpolitik dapat lebih mudah diterapkan.

Sebagai penutup, kutipan John F. Kenedy menjadi sebuah renungan bagi kaum muda dalam bergerak dan berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu”.

Kutipan tersebut hendaknya menjadi mindset pemuda Indonesia untuk terus memberikan bhaktinya kepada bangsa sehingga di masa depan negara Indonesia lebih baik dan bermartabat berkat kontribusi nyata para pemuda.